Kaligono ( SID ) – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Purworejo tahun 2027, masyarakat yang memiliki rencana untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa perlu mulai mempersiapkan berbagai persyaratan administrasi sejak dini.
Kesiapan dokumen menjadi salah satu bagian penting dalam proses pencalonan. Sebab, setiap bakal calon nantinya harus melalui tahapan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
Ketentuan penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Purworejo selama ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaannya.
Di sisi lain, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa sejak 27 Maret 2026 membawa sejumlah ketentuan baru yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkades mendatang. Peraturan pemerintah tersebut menggantikan PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya.
19 Persyaratan Administrasi yang Perlu Dipersiapkan
Berdasarkan Pasal 28 Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022, terdapat sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh bakal calon Kepala Desa.
Berikut daftar persyaratan yang perlu diperhatikan:
-
Surat permohonan atau lamaran yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
-
Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilengkapi meterai.
-
Surat pernyataan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika, bermeterai.
-
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
-
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau menggunakan dokumen bertanda tangan elektronik.
-
Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar hingga pendidikan terakhir, disertai legalisasi atau keterangan dari pejabat yang berwenang.
-
Fotokopi kutipan akta kelahiran yang telah dilegalisasi atau ditandatangani secara elektronik.
-
Surat keterangan dari Pengadilan Negeri terkait riwayat pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Surat pernyataan khusus bagi mantan terpidana apabila termasuk dalam kategori yang dipersyaratkan.
-
Surat keterangan Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
-
Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah.
-
Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah, Polri, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, atau BNN.
-
Surat keterangan dari Pemerintah Daerah mengenai riwayat masa jabatan Kepala Desa.
-
Surat pernyataan dari bakal calon mengenai riwayat masa jabatan Kepala Desa.
-
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
-
Surat izin tertulis dari atasan atau pejabat berwenang bagi calon yang berstatus PNS, TNI, Polri, Perangkat Desa, maupun pegawai BUMN atau BUMD.
-
Daftar riwayat hidup yang dilengkapi meterai.
-
Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 × 6 cm.
-
Surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Kepala Desa, tidak mengundurkan diri selama proses pemilihan, serta bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa, dilengkapi meterai.
Seluruh dokumen tersebut menjadi bagian dari persyaratan administrasi pencalonan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022. Ketentuan teknis dan bentuk formulir tetap perlu mengikuti petunjuk resmi panitia penyelenggara.
Perhatian Khusus bagi Mantan Kepala Desa
Salah satu hal yang perlu dicermati dalam Pilkades 2027 adalah ketentuan mengenai batas maksimal masa jabatan Kepala Desa.
Dalam Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 masih terdapat ketentuan mengenai seseorang yang belum pernah menjabat Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
Namun, perkembangan regulasi nasional melalui PP Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan bahwa Kepala Desa dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 50.
Dengan adanya ketentuan baru tersebut, persyaratan dan mekanisme pencalonan yang berkaitan dengan riwayat masa jabatan perlu diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, bagi masyarakat yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, riwayat masa jabatan perlu diperiksa secara cermat sebelum mengikuti proses pendaftaran.
Ketentuan Cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Selain persyaratan administrasi, terdapat aturan khusus bagi aparatur pemerintahan yang bermaksud mengikuti kontestasi Pilkades.
Bagi Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri, PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur kewajiban mengajukan cuti kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat. Cuti tersebut berlaku sejak calon ditetapkan hingga selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih.
Sementara itu, bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, terdapat kewajiban mengambil cuti sejak terdaftar sebagai bakal calon. Apabila kemudian ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
Ketentuan ini penting dipahami agar tidak terjadi kekeliruan dalam memenuhi kewajiban administrasi maupun kedudukan jabatan selama tahapan pemilihan berlangsung.
Proses Seleksi Tidak Berhenti pada Kelengkapan Berkas
Setelah dokumen diserahkan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon.
Pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan melakukan klarifikasi kepada instansi terkait guna memastikan kebenaran dokumen yang disampaikan.
Selanjutnya, hasil penelitian administrasi diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. Apabila terdapat tanggapan dari masyarakat, panitia berkewajiban memproses dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
Dengan demikian, setiap bakal calon harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan tidak hanya lengkap secara jumlah, tetapi juga benar secara isi dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Regulasi Baru Mengatur Kemungkinan Hanya Ada Satu Calon
Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah perubahan mekanisme apabila jumlah calon Kepala Desa belum memenuhi ketentuan minimal.
PP Nomor 16 Tahun 2026 melalui Pasal 39 mengatur jumlah calon Kepala Desa paling sedikit dua orang dan paling banyak lima orang.
Namun, regulasi terbaru juga memberikan mekanisme khusus apabila dalam proses pencalonan hanya terdapat satu calon, termasuk kemungkinan perpanjangan pendaftaran dan tata cara pemilihan dengan satu calon.
Ketentuan ini perlu dicermati karena Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 sebelumnya mengatur bahwa apabila setelah perpanjangan pendaftaran jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari dua orang, pelaksanaan Pilkades dinyatakan gagal dan dijadwalkan pada gelombang berikutnya.
Adanya pengaturan baru dari pemerintah pusat tentu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian regulasi dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pilkades 2027.
Persiapkan Sejak Awal, Jangan Sampai Terkendala Administrasi
Dengan dimulainya tahapan Pilkades serentak Kabupaten Purworejo pada 4 November 2026 dan rencana pemungutan suara pada 22 Februari 2027, masyarakat yang berminat menjadi calon Kepala Desa sebaiknya mulai melakukan persiapan.
Beberapa dokumen membutuhkan waktu dalam proses penerbitannya, seperti surat keterangan dari Pengadilan Negeri, SKCK, surat keterangan kesehatan, surat bebas narkoba, serta legalisasi ijazah.
Persiapan lebih awal akan memberikan kesempatan bagi calon untuk memeriksa kembali seluruh persyaratan sehingga tidak terburu-buru ketika pendaftaran resmi dibuka.
Masyarakat juga diimbau untuk terus mengikuti informasi dan pengumuman dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa, pemerintah kecamatan, maupun Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait jadwal, persyaratan teknis, serta formulir pendaftaran yang berlaku.
Pilkades merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa. Karena itu, selain kesiapan administrasi dan pemenuhan persyaratan, setiap calon diharapkan dapat mengikuti seluruh tahapan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kedewasaan, serta semangat menjaga persatuan masyarakat.
Kaligono Gumregut.